Sikap ambigu politik (dalam dekapan demokrasi)

Dalam dekapan Demokrasi

Sikap ambigu politik

          Pembahasan sebelumnya adalah tentang cara kita memahami persoalan idealitas Islam sebagai sistem nilai yang sempurna dan bagaimana cara kita bersikap ketika nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam kehidupan. Sistem politik dalam kehidupan ini adalah sistem yang dinamis dan senantiasa terjadi perubahan , namun karena  sifatnya yang tidak kaku membuat Islam selalu bisa mengendalikan perubahan zaman. Sebab tujuan & prinsip politik  syariat itu yang diabadikan Allah swt, sedangkan sarana dan alat adalah instrumen yang fleksibel

Salah satu persoalan yang akan timbul pada problematika diatas  adalah lahirnya sifat bias atau ambigu dalam menyikapi ijtihad politik Islam. Kita ambil  contoh apa yang melatarbelakangi ijtihad Muawiyah bin Abu Sufyan ra menetapkan putranya sebagai putra mahkota untuk melanjutkan estafet Khaifah berikutnya, bahkan ijtihad ini menyeret para sahabat untuk bersikap pro dan kontra. Putra Abu bakar ra mengatakan “ Sungguh ini bukanlah sunnah pendahulu kita, namun ini sunnah Kaisar Romawi !”, sedangkan Abdullah ibnu Umar ra justru setuju menerima dan  membaiat  putra Muawiyyah ra sebagai pewaris tahta, kendati semua ada jawabannya, tapi itulah fakta yang terjadi dalam sejarah politik Islam.

Sifat ambigu ini akan menyeret kita pada logika kerja dakwah yang tidak produktif, karena kita selalu menghukum apa yang sedang terjadi dengan “gambaran ilustrasi” sistem politik yang ideal dalam cita-cita politik kita. Ini bukan tentang politik yang ideal, namun tentang politik apa yang tepat dibutuhkan saat itu ”. Adakah yang berani mengatakan itu salah dan menyelisihi sunnah ?. Jika itu bentuk pratek yang tidak benar, tapi janji Rasulullah saw bahwa sebaik-baik panglima dan pasukan perang adalah yang menaklukkan Konstantinopel, dalam bentuk pemerintahan politik seperti apa kala itu ?, Muhammad al fatih murad adalah produk pemerintahan kerajaan,beliaulah sang penakluk itu.

Atau kondisi saat ini sebagai contoh ketika Erdogan membantu rakyat Gaza dengan berbagai caranya, lantas kita menghukumi bahwa ijtihad politiknya tidak benar ?, karena negaranya sendiri sekuler, negaranya mengadopsi sistem tagut dan lain sebagainya. Tapi pada saat Arab Saudi terlepas dari kepentingan yang melatarbelakangi menyerang rezim baru Syiah Houthi di Yaman, beresihlah dulu urusan internalmu wahai Saudi karena musuhmu  bukan itu, atau coba kalian deklarasikan sebagai khilafah !, kemudian kita katakan kenapa tidak menyerang Israel dan membantu Gaza,  jadi akan selalu ambigu kita dalam menyikapinya, sehingga terjebaklah kita dalam perdebatan wacana-wacana.

Saat Sultan Brunei mengumumkan pemberlakuan hukum Islam di negaranya khususnya penegakkan hukum hudud, kemudian kita sontak sorai mengatakan itulah negara yang “Islami” , kemudian kita lupa kendati pemerintahan mereka bukan khilafah, tapi sekedar negara Bangsa saja tapi toh bisa menegakkan hukum itu.  

Itulah sebabnya para pemikir-pemikir muslim saat mereka membahas tentang siyasah dalam Islam, mereka selalu menghadirkan variabel-variabel dinamis dalam kehidupan ini, karena mereka tak ingin terjebak dalam bentuk-bentuk politik , tapi mereka justru fokus pada fungsi-fungsi politik karena itulah yang membuat mereka lebih mengetahui apa yang dibutuhkan dijamannya. Mereka sadar kekuasaan itu penting, tapi mereka menganggap lebih penting lagiadalah menjawab pertanyaan untuk apa kekuasaan itu ?.